Undang-undang yang mengatur wilayah perairan indonesia

tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara Republik Indonesia; 2. bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam bab IV. Konvensi

faxdocsneew.web.app
 Obligaciones de las sociedades mercantiles pdf

Jan 12, 2018 · “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.” bahwa sehubungan dengan itu, serta untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan 

Mar 09, 2013 · Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah

Wilayah Laut Indonesia – Hukum Positif Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif; Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. UNDANG UNDANG PENERBANGAN RI - A - Red Chevron UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang … MAKALAH WILAYAH NEGARA INDONESIA | Berbagi Makalah

BATAS-BATAS WILAYAH PERAIRAN INDONESIA - Ilmu Kelautan …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN … tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara Republik Indonesia; 2. bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam bab IV. Konvensi Undang-Undang Perairan Indonesia (UU 6 thn 1996) - 1996 ... Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi tersebut pada huruf b; d. bahwa sehubungan dengan itu, serta untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di 5 Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya ... May 04, 2017 · Dasar hukum untuk Deklarasi Landas Kontinen ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen dengan dasar wilayah perairan Indonesia. Munculnya deklarasi ini juga mengatur wilayah perairan negara tertentu yang diketahui tumpang tindih dengan landas kontinen milik negara lain.

UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan | Jogloabang

Aug 08, 1996 · Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang … Wilayah Laut Indonesia – Hukum Positif Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif; Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. UNDANG UNDANG PENERBANGAN RI - A - Red Chevron UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang … MAKALAH WILAYAH NEGARA INDONESIA | Berbagi Makalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai pengaturan mengenai wilayah perairan di Indonesia menyebabkan banyak 4 Tahun 1960 J.o Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,   20 Jan 2020 Wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu wilayah perairan yang atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia UNDANG-UNDANG TENTANG PERAIRAN INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara | Jogloabang Nov 11, 2019 · Undang-Undang tentang Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, …

Hukum Kemaritiman Indonesia | Do what is RIGHT Mar 26, 2016 · Pendahuluan Latar Belakang Indonesia sering disebut sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah lautan. Laut sering dimanfaatkan sebagai sarana dalam suksesnya perekonomian dan ketahanan politik suatu negara, maka menjadi suatu hal yang wajar bila sekarang ini Indonesia harus lebih … Undang Undang, Terkait Pertanahan | omtanah.com Berikut ini adalah kumpulan Undang-Undang dan peraturan Pengganti Undang-Undang terkait pengaturan pertanahan di Indonesia. Undang-Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang BATAS-BATAS WILAYAH PERAIRAN INDONESIA - Ilmu Kelautan … Indonesia sebagai Negara yang mengelola laut dan perairan laut nusantara yang menghubungkan antar laut secara global, perlu secara serius bukan hanya memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan di wilayah laut Indonesia, namun juga mempunyai kepentingan untuk memantau kualitas ekonomi laut secara global.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 9. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah

May 02, 2018 · Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km 2 dan 3.544.744 km 2 di antaranya atau 2/3 wilayahnya adalah lautan. Karena mempunyai wilayah yang luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara, walaupun mayoritas negaranya adalah … Sejarah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) - Hukum Laut ... [4] Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menegakkan Hukum Laut Terhadap Praktik Illegal Fishing ... Apr 26, 2017 · Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72.5%memberi tantangan besar bagi TNI AL, Polisi Air, dan instansi terkait untuk memastikan kemanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia. Praktik Illegal fishing merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 ...